Rabu, 25 Juli 2018

Partisipasi politik melalui New Social Movements (NSM) dan kelompok pemegang kepentingan


Pengukuran terhadap partisipasi politik relatif lebih mudah dengan melihat hasil suara dalam pemilihan umum dan dapat disimpulkan tingkat ketertarikan masyarakat dalam memilih,namun penting mengetahui bahwa selain pengukuran terhadap partisipasi politik itu ada partisipasi melalui kelompok-kelompok sosial. Lalu mengapa kelompok-kelompok sosial itu dapat terbentuk? Menurut Prof. Miriam Budihardjo dalam buku berjudul dasar-dasar ilmu politik bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa suara satu orang tidak memiliki pengaruh besar dalam sebuah kontestasi pemilu terutama pada negara-negara besar. Mereka menghimpun masa yang besar kemudian berharap tuntutan mereka untuk dipenuhi ataupun didengar oleh pemerintah,tujuan kelompok ini ialah memengaruhi kebijakan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka.
Selain kelompok-kelompok diatas,pada  abad-19 muncul pertama kali kelompok-kelompok kepentingan. Pada fungsionalnya mereka tidak berusaha untuk menduduki parlemen tetapi hanya sebatas membela kaum dan kepentingan mereka sendiri. Mereka seperti kaum-kaum terpinggirkan seperti kaum buruh (Eropa Barat).
Pada tahun 1960 barulah dikenal dengan NSM (New Social Movement),gerakan ini sangat dinamis dan berkembang pesat karena pada kondisi saat itu negara-negara di eropa timur ingin melepaskan diri dari otoritarianisme menuju demokrasi. Bedanya dengan kelompok kepentingan diatas adalah anggotanya merupakan generasi dari pasca-materialis (post-materialist). Dinamakan seperti itu karena pada masa itu industri sudah dapat memenuhi kebutuhan materiil dari masing-masing golongan,dengan seperti itu maka gerakan ini fokus pada bidang-bidang diluar kepentingan materiil yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup. Contoh dari NSM ini adalah seperti mendirikan berbagai kelompok yang peduli terhadap masalah lingkungan sampai pembelaan hak-hak manusia.
Realitasnya dasar dari kelompok ini adalah protes kepada pemerintah. Mereka mengganggap pemerintah berat sebelah dalam penyelesaian permasalahan dan mereka merasa terasingkan. Sehingga mereka ingin memiliki hak otonominya dalam hal membenahi kepentingan NSM tersebut. Orientasi mereka sangat mirip dengan ideologi kiri baru.
Kelompok-kelompok ini terus berinteraksi dan mengawal pemerintah dalam pelaksanaan mengambil keputusan hal ini sering dikenal dengan NGO (Non governmental organization). Mereka tidak segan-segan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan apabila tuntutan mereka tidak tersampaikan dengan baik,tetapi mereka akan melalui jalan me-lobi eksekutif sebelum turun kejalan. Tidak jarang mereka melakukan demonstrasi besar-besaran yang mencakup dunia internasional seperti yang terjadi di gedung World Trade Organization pada tahun 1966. Hal tersebut menunjukan betapa kuatnya aksi-aksi yang dilakukan oleh NSM dan pastinya akan menjadi perhitungan pemerintah dalam membuat kebijakan.
Oleh karenanya NSM sangat membantu masyarakat tertindas untuk menjadi mediator antara kaum bawah dengan pemerintah (democracy from below) sehingga aspirasi mereka dapat tertampung dengan sebaik-baiknya. Tentunya dari tingkat paling dasar (Grass root) sampai kepentingan-kepentingan besar lainnya sesuai tujuannya akan tersampaikan sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuatnya. Kritikan terhadap NSM merupakan kritikan lapangan dimana seringkali terjadi aksi langsung (direct action) yang mengakibatkan banyaknya kerusakan ditempat-tempat tertentu. Hal tersebut tentunya merugikan negara hingga dapat mengakibatkan kekacauan yang besar terhadap negara tersebut.
“Pertentangan merupakan kewajiban dalam demokrasi,karena hak dan kewajiban akan selalu bertentangan di negara yang tidak berkeadilan” [MIH]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SERI PROGRESIVITAS HUKUM BAGIAN III

SERI PROGRESIVITAS HUKUM  BAGIAN III ANALISA  IUDEX   COMMON LAW SYSTEM  DAN  CIVIL LAW SYSTEM  DALAM PERAN PROFESI KEHAKIMAN ( Muh...